Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo, Ini Penjelasan Lengkap dari Istana

Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo, Ini Penjelasan Lengkap dari Istana

Kabar Gibran ajukan pengunduran diri kepada Prabowo langsung menjadi perhatian publik karena muncul di tengah polemik dokumen pendidikan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas dinamika hukum serta politik yang berkembang.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana pada Selasa, 10 November 2026. Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media.

Meski demikian, ada hal penting yang perlu dibedakan: menyampaikan niat untuk mundur tidak sama dengan sudah resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Keterangan Istana mengungkap adanya pembicaraan mengenai niat tersebut, tetapi tidak menyatakan bahwa proses pengunduran diri telah selesai.

Gibran juga menyampaikan keinginan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berikut kronologi pertemuan, penjelasan Istana, latar belakang polemik, dan perkembangan yang perlu dipahami.

Sejarah Pertemuan Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana

Pertemuan Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026 menjadi perhatian karena berlangsung ketika polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden kembali menguat. Pembicaraan tersebut bukan sekadar pertemuan rutin pemerintahan, tetapi juga membahas situasi hukum dan politik yang sedang berkembang.

Berdasarkan keterangan Mensesneg Prasetyo Hadi, pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo. ANTARA News+2

Latar belakang hubungan kerja Prabowo dan Gibran

Prabowo dan Gibran merupakan pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Presiden 2024. Keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024 untuk menjalankan pemerintahan selama masa jabatan yang telah ditentukan konstitusi.

Dalam struktur pemerintahan, Wakil Presiden membantu Presiden menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan. Karena itu, komunikasi antara keduanya menjadi bagian penting dalam menghadapi persoalan pemerintahan maupun dinamika politik nasional.

Pertemuan pada November 2026 berlangsung dalam situasi yang berbeda dari agenda koordinasi biasa. Saat itu, Gibran menghadapi sorotan terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya pada Pilpres 2024.

Perkembangan sebelum pertemuan 10 November 2026

Polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan pada 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

Sehari setelah putusan tersebut, Gibran menyatakan menghormati proses hukum dan menegaskan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa catatan MK mengenai dokumen pendidikan akan segera ditindaklanjuti. Mahkamah Konstitusi RI+1

Situasi kembali berkembang setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Dengan munculnya perkembangan hukum tersebut, pembahasan mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden semakin menjadi perhatian. Pertemuan dengan Prabowo kemudian menjadi salah satu momen penting dalam perkembangan persoalan tersebut.

Kronologi Gibran Menyampaikan Niat Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden

Kabar Gibran ingin mundur pertama kali dikonfirmasi secara terbuka oleh Mensesneg Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 November 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan setelah pertemuan Prabowo dan Gibran.

Kronologi ini penting karena terdapat perbedaan antara niat pengunduran diri, penyampaian pengunduran diri secara resmi, dan berakhirnya jabatan. Ketiganya merupakan tahapan yang tidak boleh disamakan ketika memahami perkembangan berita ini.

1. Prabowo dan Gibran menggelar pertemuan selama sekitar 2,5 jam

Pertemuan berlangsung pada Selasa pagi dan berlangsung kurang lebih dua setengah jam. Dalam pembicaraan tersebut, keduanya membahas dinamika yang muncul akibat perkembangan putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan Gibran.

Prasetyo tidak memerinci seluruh isi pembicaraan pribadi antara Presiden dan Wakil Presiden. Namun, ia mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri ketika menghadapi situasi tersebut.

Pernyataan Mensesneg menjadi konfirmasi resmi bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan pengunduran diri memang terjadi. Sebelumnya, isu tersebut telah menjadi perhatian publik seiring berkembangnya polemik hukum dan politik. ANTARA News+1

2. Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden

Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat untuk melepaskan jabatan Wakil Presiden. Menurut Prasetyo, keinginan tersebut berkaitan dengan dinamika yang berkembang setelah muncul putusan MK dan MA mengenai dokumen pendidikannya.

Hal yang perlu diperhatikan adalah keterangan Istana menggunakan istilah niatan untuk mengundurkan diri. Artinya, informasi yang disampaikan kepada publik pada tahap tersebut adalah adanya keinginan atau niat yang dibicarakan dengan Presiden.

Belum tepat apabila kabar ini langsung ditulis sebagai keputusan bahwa Gibran sudah resmi berhenti menjadi Wakil Presiden. Status jabatan dan proses konstitusionalnya harus dibedakan dari pembicaraan pribadi dengan Presiden.

3. Prabowo memberikan saran dan masukan

Setelah mendengar niat Gibran, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran. Prasetyo menegaskan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut sebagaimana sempat diberitakan atau ditafsirkan sebagian pihak.

Dalam diskusi itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum. Permintaan tersebut menjadi salah satu bagian penting dari pembicaraan keduanya.

Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden memberikan masukan, sementara Gibran memohon kesempatan untuk menempuh proses pembuktian melalui PTUN. ANTARA News+1

4. Gibran memberikan pernyataan kepada publik

Setelah keterangan Istana muncul, Gibran juga memberikan tanggapan kepada awak media. Ia menyampaikan penghormatan terhadap kritik, aspirasi, dan saran masyarakat terkait dinamika yang sedang berlangsung.

Gibran mengatakan tidak ingin persoalan tersebut menjadi polemik politik berkepanjangan. Ia juga menjelaskan bahwa Prabowo memberikan masukan agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.

Dalam keterangannya, Gibran menyebut akan tetap berjuang melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1. Ia juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali di MA. CNNindonesia+1

Perbedaan niat mundur dan pengunduran diri resmi

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, berikut perbedaan beberapa istilah yang muncul dalam pemberitaan:

IstilahPenjelasan
Niat mengundurkan diriKeinginan untuk melepaskan jabatan yang disampaikan dalam pembicaraan
Pengunduran diri resmiPernyataan pengunduran diri yang ditempuh melalui prosedur ketatanegaraan
Jabatan dinyatakan kosongKondisi ketika jabatan Wakil Presiden benar-benar mengalami kekosongan sesuai ketentuan konstitusi
Pengisian jabatanProses memilih Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan sesuai mekanisme UUD 1945

Pembedaan tersebut penting agar masyarakat tidak menganggap setiap pernyataan ingin mundur langsung mengakhiri masa jabatan. Sampai informasi yang disampaikan Istana pada 10 November 2026, yang dikonfirmasi adalah niat Gibran untuk mengundurkan diri, bukan pengumuman bahwa jabatan Wakil Presiden telah kosong.

Penjelasan Mensesneg Prasetyo Hadi Mengenai Respons Prabowo atas Niat Gibran Mundur

Mensesneg Prasetyo Hadi menjadi pejabat yang menyampaikan informasi mengenai pertemuan Prabowo dan Gibran kepada masyarakat. Keterangan tersebut sekaligus meluruskan sejumlah pemberitaan yang menyebut Presiden menolak keinginan Wakil Presiden untuk mengundurkan diri.

Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menyampaikan penolakan. Presiden justru memberikan saran dan masukan dalam diskusi yang berlangsung selama pertemuan tersebut.

Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri Gibran

Prasetyo menegaskan bahwa informasi mengenai penolakan Presiden tidak sesuai dengan pembicaraan yang berlangsung. Ia menjelaskan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran setelah mendengar keinginan tersebut.

Keterangan ini perlu dipahami secara utuh. Tidak adanya penolakan bukan berarti Presiden telah mengesahkan pengunduran diri atau menyatakan bahwa Gibran tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.

Pernyataan Prasetyo hanya menjelaskan respons Presiden dalam pertemuan. Adapun status jabatan tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan prosedur resmi yang berlaku. ANTARA News+1

Presiden memberikan kesempatan untuk menempuh jalur hukum

Salah satu hal yang dibahas adalah permintaan Gibran agar diberikan kesempatan membuktikan dokumen pendidikannya. Gibran ingin persoalan tersebut diperiksa melalui proses hukum, bukan hanya berkembang menjadi perdebatan politik di ruang publik.

Prasetyo menjelaskan bahwa Gibran memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di PTUN. Pemerintah, menurut keterangan tersebut, menghormati proses hukum yang akan ditempuh.

Langkah ini berkaitan dengan persoalan administratif dokumen pendidikan yang sebelumnya menjadi objek gugatan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Karena itu, proses hukum dan proses politik perlu dibedakan agar pembahasannya tidak tercampur.

Istana menghormati dinamika politik di DPR

Selain persoalan hukum, perkembangan politik di DPR juga menjadi bagian dari situasi yang melatarbelakangi pertemuan tersebut. Sejumlah anggota DPR disebut mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

Prasetyo menyatakan pemerintah menghormati hak-hak konstitusional DPR dan para anggotanya. Ia menilai dinamika tersebut sebagai bagian dari proses politik yang harus dihormati sesuai aturan.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Namun, penggunaan hak tersebut tidak otomatis berarti seorang pejabat negara langsung diberhentikan karena tetap ada mekanisme dan persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi.

Apakah Prabowo memberikan batas waktu kepada Gibran?

Dalam pemberitaan mengenai pertemuan tersebut, Prasetyo menyebut tidak ada tenggat waktu yang diberikan Presiden kepada Gibran terkait permintaan untuk membuktikan dokumen pendidikannya. Hal ini berarti proses pembuktian yang dibicarakan tidak disertai batas waktu khusus dari Presiden dalam keterangan tersebut.

Masyarakat perlu membedakan tenggat waktu politik dengan tenggat waktu proses peradilan. Setiap langkah hukum memiliki aturan prosedural tersendiri yang tidak otomatis ditentukan oleh pertemuan Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Gibran harus menyelesaikan seluruh persoalan dokumen pendidikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pertemuan tersebut. www.jpnn.com+1

Alasan Gibran Mengajukan Pengunduran Diri di Tengah Polemik Putusan MK dan MA

Niat Gibran untuk mengundurkan diri muncul ketika persoalan dokumen pendidikan yang berkaitan dengan pencalonannya sebagai Wakil Presiden kembali menjadi sorotan. Dua putusan pengadilan, yakni MK dan MA, menjadi latar belakang utama yang disebut Istana dalam menjelaskan pertemuan tersebut.

Namun, kedua putusan itu menangani perkara dengan objek dan kewenangan berbeda. Karena itu, isi putusan MK tidak boleh disamakan dengan putusan MA, meskipun keduanya berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Putusan MK tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan

Pada 6 Oktober 2026, MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara tersebut berkaitan dengan permohonan yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika menjadi calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2024.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Mahkamah juga membahas dokumen seperti certificate of attendance yang dinilai tidak menerangkan keberhasilan menyelesaikan jenjang pendidikan.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. Mahkamah juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut. Mahkamah Konstitusi RI+2

Artinya, terdapat dua hal yang perlu dibaca secara bersamaan. MK menyampaikan pertimbangan mengenai bukti dokumen pendidikan, tetapi permohonan yang diajukan tidak diterima karena persoalan kewenangan dan kedudukan hukum pemohon.

Putusan tersebut kemudian memunculkan pembahasan lebih lanjut mengenai dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan. Gibran sebelumnya menyatakan menghormati putusan MK dan akan menindaklanjuti catatan yang disampaikan dalam pertimbangan hukum.

Putusan MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan

Perkembangan berikutnya datang dari Mahkamah Agung melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan terhadap Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan pihak tergugat mencabut dokumen itu.

Putusan tersebut diketok pada 30 Oktober 2026 dan salinan lengkapnya kemudian dipublikasikan pada 10 November 2026. Perkembangan inilah yang menjadi salah satu bagian penting dalam polemik yang dibahas Prabowo dan Gibran. ANTARA News+2

Perlu dicatat, objek perkara MA adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan instansi pemerintah. Putusan tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi pernyataan bahwa MA secara langsung memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Tekanan politik turut memperbesar perhatian publik

Selain proses peradilan, polemik dokumen pendidikan Gibran juga berkembang menjadi persoalan politik. Sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Perkembangan ini membuat isu dokumen pendidikan tidak hanya dibahas dalam konteks administrasi dan hukum. Perhatian publik juga tertuju pada dampaknya terhadap pemerintahan serta keberlanjutan posisi Wakil Presiden.

Meski demikian, dorongan politik dari anggota DPR harus dibedakan dari keputusan lembaga negara. Usulan atau dukungan terhadap penggunaan hak DPR belum dapat dianggap sebagai keputusan pemberhentian.

Apakah putusan MK dan MA otomatis membuat Gibran mundur?

Tidak. Putusan MK dan MA yang berkaitan dengan dokumen pendidikan tidak otomatis membuat Gibran berhenti menjabat sebagai Wakil Presiden.

MK dalam putusannya menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran melalui perkara yang diajukan. Sementara itu, putusan MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek gugatan.

Untuk pengunduran diri atau pemberhentian Wakil Presiden, terdapat ketentuan konstitusional tersendiri. Oleh karena itu, status jabatan tidak dapat ditentukan hanya dengan membaca satu putusan tanpa memperhatikan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Permintaan Gibran untuk Membuktikan Keabsahan Dokumen Pendidikan melalui PTUN

Di tengah polemik tersebut, Gibran menyampaikan keinginan untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui proses hukum. Permintaan itu disampaikan dalam pembicaraan dengan Prabowo dan kemudian dijelaskan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi kepada publik.

Gibran tidak hanya menyebut akan menempuh jalur PTUN. Dalam keterangannya kepada media, ia juga menyampaikan rencana menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1 serta berkoordinasi dengan instansi pendidikan untuk mengajukan peninjauan kembali di MA.

Gibran ingin menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1

Gibran menyatakan akan memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Ia menyebut rencana menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi sebagai bagian dari langkah pembuktian.

Pernyataan tersebut muncul setelah MK dan MA mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan setingkat SMA. Gibran ingin persoalan itu ditangani melalui proses hukum agar keabsahan dokumen dapat diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.

Namun, pernyataan ingin membuktikan dokumen tidak sama dengan hasil pembuktian yang sudah diterima pengadilan. Keabsahan setiap dokumen tetap harus dinilai oleh lembaga peradilan atau instansi yang berwenang sesuai objek dan perkara yang diajukan.

Peran PTUN dalam memeriksa keputusan administrasi pemerintah

Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN merupakan lingkungan peradilan yang menangani sengketa tata usaha negara. Salah satu objek yang dapat diperiksa adalah keputusan administrasi yang diterbitkan badan atau pejabat pemerintahan sesuai ketentuan hukum.

Dalam konteks polemik ini, persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan berkaitan dengan keputusan administrasi yang diterbitkan instansi pemerintah. Karena itu, proses di peradilan tata usaha negara menjadi bagian penting dalam pembahasan keabsahan dokumen tersebut.

Meski begitu, setiap gugatan harus memenuhi persyaratan hukum, termasuk objek sengketa, kedudukan para pihak, dan tenggat pengajuan. Tidak semua keberatan terhadap suatu putusan dapat diajukan kembali melalui gugatan baru di PTUN.

Rencana mengajukan peninjauan kembali di MA

Selain menyebut PTUN, Gibran juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK di MA. Pernyataan tersebut berkaitan dengan putusan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.

PK merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengajuan PK tidak otomatis mengubah atau membatalkan putusan sebelumnya karena harus memenuhi alasan dan persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Dalam perkara ini, penting untuk memperhatikan siapa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK. Pernyataan Gibran mengenai rencana koordinasi dengan instansi pendidikan belum berarti permohonan PK telah resmi diajukan atau diterima MA. CNNindonesia+1

Apa yang perlu dibuktikan dalam persoalan dokumen pendidikan?

Secara umum, persoalan dokumen pendidikan dapat melibatkan beberapa hal yang perlu diperiksa secara terpisah. Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat keberadaan selembar surat, tetapi juga perlu memperhatikan dokumen pendukung dan dasar penerbitannya.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam polemik ini antara lain:

  1. Dokumen kelulusan: apakah terdapat ijazah, sertifikat, atau diploma yang menerangkan seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
  2. Dokumen pendukung: apakah catatan akademik dan dokumen lain benar-benar mendukung status kelulusan.
  3. Proses penyetaraan: apakah instansi berwenang menerbitkan surat penyetaraan berdasarkan persyaratan yang berlaku.
  4. Kewenangan penerbit: apakah pejabat atau instansi yang menerbitkan dokumen memiliki kewenangan administratif.
  5. Kesesuaian aturan: apakah proses penerbitan dan penggunaan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku ketika dokumen diterbitkan.

Aspek tersebut membantu menjelaskan mengapa persoalan dokumen pendidikan dapat menjadi sengketa administrasi. Namun, kesimpulan mengenai sah atau tidaknya suatu dokumen harus merujuk pada putusan pengadilan dan keputusan instansi berwenang, bukan spekulasi.

Apakah proses hukum tersebut menentukan jabatan Gibran?

Proses pembuktian dokumen pendidikan dan status jabatan Wakil Presiden merupakan dua persoalan yang berkaitan secara politik, tetapi memiliki mekanisme hukum berbeda. Pemeriksaan dokumen tidak otomatis menjadi prosedur pemberhentian dari jabatan.

UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. JDIH DPR

Dengan demikian, masyarakat perlu menunggu perkembangan resmi dari proses hukum maupun ketatanegaraan. Selama belum ada keputusan resmi yang mengakhiri masa jabatan, pemberitaan mengenai niat mundur tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa posisi Wakil Presiden telah kosong.

FAQ Seputar Kabar Gibran Mengajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo

1. Apakah benar Gibran mengajukan pengunduran diri kepada Prabowo?

Benar, menurut keterangan Mensesneg Prasetyo Hadi, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada 10 November 2026. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas dinamika putusan MK serta MA.

Namun, informasi tersebut menjelaskan adanya niat untuk mundur, bukan pengumuman bahwa Gibran sudah resmi berhenti menjabat sebagai Wakil Presiden. Status jabatan harus mengikuti prosedur ketatanegaraan yang berlaku.

2. Kapan Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri?

Gibran menyampaikan niat tersebut dalam pertemuan dengan Prabowo pada Selasa pagi, 10 November 2026. Informasinya kemudian disampaikan Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari yang sama.

Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam. Istana mengonfirmasi bahwa pembicaraan tersebut berkaitan dengan perkembangan persoalan hukum dan politik yang sedang menjadi perhatian publik.

3. Apakah Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur?

Tidak, menurut penjelasan Mensesneg Prasetyo Hadi, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat Gibran. Prabowo justru memberikan sejumlah saran dan masukan dalam pembicaraan tersebut.

Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Karena itu, pertemuan tersebut tidak bisa disimpulkan sebagai penolakan maupun pengesahan pengunduran diri.

4. Mengapa Gibran ingin mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden?

Niat tersebut muncul di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA mengenai dokumen pendidikan Gibran. Kedua putusan tersebut menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan persyaratan pendidikan ketika Gibran mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Selain persoalan hukum, isu tersebut juga berkembang menjadi polemik politik. Istana menyebut Gibran ingin menghadapi dinamika yang berkembang tersebut, sekaligus meminta kesempatan membuktikan dokumen pendidikannya.

5. Apa isi putusan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran?

Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Mahkamah juga menilai dokumen yang diperiksa tidak menerangkan keberhasilan menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

Namun, permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

6. Apa isi putusan MA yang berkaitan dengan Gibran?

MA mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Mahkamah menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.

MA juga memerintahkan instansi terkait untuk mencabut surat keterangan tersebut. Putusan ini merupakan perkara tata usaha negara mengenai dokumen administrasi, bukan keputusan langsung untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

7. Apakah Gibran sudah resmi mundur sebagai Wakil Presiden?

Keterangan Istana yang disampaikan pada 10 November 2026 menyebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Informasi tersebut belum sama dengan pengumuman bahwa pengunduran dirinya telah diproses dan jabatan Wakil Presiden sudah kosong.

Masyarakat perlu menunggu pernyataan resmi dan perkembangan prosedur ketatanegaraan. Jangan menyamakan pembicaraan mengenai niat mundur dengan keputusan resmi berakhirnya jabatan.

8. Apa langkah hukum yang akan ditempuh Gibran?

Gibran menyampaikan rencana membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen dari jenjang SD hingga S1. Ia juga menyebut akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali di MA.

Rencana tersebut masih perlu dibedakan dari proses hukum yang benar-benar telah didaftarkan. Pengajuan gugatan maupun PK harus memenuhi persyaratan dan kewenangan sesuai ketentuan peradilan.

Kesimpulan

Kabar Gibran mengajukan pengunduran diri kepada Prabowo dikonfirmasi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Istana pada 10 November 2026. Gibran menyampaikan niat mundur di tengah polemik dokumen pendidikan yang berkaitan dengan putusan MK dan MA.

Prabowo disebut tidak menolak niat tersebut, tetapi memberikan saran agar Gibran menghadapi persoalan melalui jalur hukum. Gibran pun menyampaikan rencana membuktikan dokumen pendidikannya melalui PTUN dan berkoordinasi untuk mengajukan PK di MA.

Hal terpenting yang perlu dipahami adalah Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri, tetapi hal itu tidak otomatis berarti ia sudah resmi berhenti sebagai Wakil Presiden. Perkembangan selanjutnya perlu dilihat berdasarkan keputusan resmi, proses hukum, dan ketentuan konstitusi yang berlaku.

Related Articles